MEDIKITA.COM— Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK) berkolaborasi dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Akademisi dalam Mendorong Pelaksanaan Pilkada Transparan dan Akuntabel”.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Lab FISIP UINAR pada hari ini, Selasa (20/8/2024), bertujuan untuk mendiskusikan peran penting akademisi dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam FGD ini, narasumber pertama Dr. Effendi Hasan, M.A, Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP USK, menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dalam proses demokrasi. “Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan bahwa Pilkada di Aceh dilaksanakan dengan standar yang tinggi, tanpa adanya praktik korupsi dan kecurangan,” ujarnya.
Narasumber kedua, Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A, Sekretaris Prodi Ilmu Politik UINAR, menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan lembaga swadaya masyarakat seperti GeRAK Aceh sangat krusial. “Kita harus memperkuat sinergi antara akademisi dan masyarakat sipil untuk mengawal Pilkada yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang menjaga proses demokrasi, tetapi juga tentang melindungi hak-hak rakyat,” kata Ramzi.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Kaprodi Ilmu Politik UINAR, Rizkika Lhena Darwin, M.A, yang menyampaikan bahwa diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan dalam Pilkada mendatang. “Harapannya, hasil dari FGD ini bisa menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memperbaiki sistem Pilkada kita,” ungkapnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para Wakil Dekan di lingkungan FISIP UINAR, Koordinator GeRAK Aceh beserta tim, Kaprodi Ilmu Pemerintahan USK, Dosen FISIP USK, dosen FISIP UINAR, Dosen Fakultas Syariah, serta perwakilan Dosen dari Al-Wasliyah Banda Aceh. Kehadiran berbagai kalangan akademisi dan aktivis ini menunjukkan betapa pentingnya isu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh.
Selama diskusi, peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk isu politik uang, manipulasi suara, dan intervensi pihak tertentu yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Peserta juga berbagi pengalaman dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih intensif antara akademisi dan masyarakat sipil dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan demokratis di Aceh. Penyelenggara berharap bahwa diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan Pilkada di Aceh dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (admin)
